Mameakhon Batu Ojahan: Pembangunan Penggantian Jembatan Tano Ponggol Dimulai

Dia juga mengharapkan kerja sama yang baik khususnya dari para pemilik lahan, untuk mendukung dalam pembebasan lahan, karena masih ada sekitar 28 persen lahan yang belum tuntas pembebasannya.

Kepada para penyedia jasa, dia juga mengharapkan melaksanakan pembangunan yang berkualitas dan zero accident serta menerapkan protokol kesehatan dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan masyarakat.

Baca: Presiden Jokowi ke Samosir Monitoring Proyek Nasional

Baca: Bupati se-Kawasan Danau Toba Paparkan Kaldera Toba pada Tim Assesor Unesco

Sementara, Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitaran Tano Ponggol yang telah bersedia memberikan tanahnya untuk dipergunakan bagi kepentingan umum demi Samosir yang semakin maju.

Tak lupa, atas nama masyarakat Samosir, Rapidin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden RI Joko Widodo atas perhatian khusus bagi pembangunan Kabupaten Samosir untuk membangkitkan pariwisata.

Rapidin menambahkan, selain pembangunan jembatan ini, pada tahun 2021 juga ada berbagai proyek pembangunan di Samosir yang sangat strategis dan vital dalam mendukung pariwisata Samosir. Proyek tersebut, di antaranya pembangunan Waterfront City Pangururan dan Tele, penataan kawasan wisata Tomok, pembangunan Pasar Tomok, pembangunan TPA kawasan Tele, pembangunan Dermaga Sipinggan dan Onan Runggu, lanjutan pembangunan jalan konektifitas 7 kabupaten kawasan Danau Toba dari Simpang Gotting, Harian hingga nantinya tembus ke Kabupaten Humbang Hasundutan dan Bandara Silangit, lanjutan pembangunan Huta Siallagan dan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh).

Baca: Groundbreaking Toba Caldera Resort: Jangan Mengorbankan Satu Kampung Pun

Baca: Seminar Super Volcano Kaldera Toba, Sekdaprovsu Harapkan Adanya Implikasi Terhadap Geo Wisata

Khusus proyek pembangunan Jembatan Aek Tano Ponggol yang akan dimulai hari ini, bupati memohon kerja sama masyarakat untuk bersedia menuntaskan pelepasan tanah. Pihak terkait juga diminta agar menseriusi hal ini dengan mendengarkan hak-hak masyarakat pemilik lahan dengan melakukan pendekatan bersifat kekeluargaan dan tentunya dengan peraturan yang berlaku.