Bawaslu Hentikan Penanganan Dugaan Pelanggaran Pilkada Taput
- Sabtu, 14 Jul 2018 - 18:12 WIB
- dibaca 494 kali
“Tapi sampai sekarang belum diumumkan. Sebetulnya, kalau sudah diumumkan kan bisa kami jadikan bukti untuk menggugat keputusan itu apakah ke Bawaslu RI atau ke PTTUN dan sebagainya,” jelasnya.
Memang di Bawaslu Sumut ada sekitar 20 orang masyarakat Taput yang didampingi tim Paslon nomor urut 2 yang bertahan di Bawaslu Sumut.
Tulus Nababan, salah seorang anggota tim pemenangan JTP-Frends yang ditemui di Bawaslu Sumut menyebutkan, ada empat dugaan pelanggaran oleh Nikson Nababan sebagai calon petahana yang mereka laporkan ke Panwaslih Taput. Laporan itu kemudian diambil-alih oleh Bawaslu Sumut.
Ia merinci, laporan pertama adalah soal dugaan penggunaaan fasilitas negara yakni rumah dinas yang digunakan Nikson untuk menggelar syukuran di masa tenang. Acara itu juga dihadiri oleh Sarlandy Hutabarat.
Laporan kedua, pada 25 Juni atau dua hari sebelum pemungutan, Nikson membagikan beasiswa sebesar Rp300 ribu kepada 4652 siswa SD se-Kabupaten Taput dan pembagian beasiswa sebesar Rp1.300.000 kepada 738 siswa-siswi SMP.
“Beasiswa yang diserahkan itu berupa uang tunai. Ini tidak pernah dilakukan bupati sebelumnya karena biasanya beasiswa diserahkan via rekening,” jelasnya.
Selain itu, satu hal yang memberatkan menurut mereka adalah waktu penyerahan beasiswa itu. Seharusnya itu tidak dilakukan selaku paslon pada masa tenang, sebab itu merupakan pelanggaran.
“Penetapan pemberian beasiswa itu ditandatangani pada 14 Februari lalu, tapi baru diserahkan pada 25 Juni atau di masa tenang pemilihan,” tegasnya.
Pada masa tenang itu, satu Paslon telah membagikan santunan kepada anggota Korpri yang telah pensiun dan pemberian santunan kepada ahli waris yang telah meninggal sebanyak 43 orang. Termasuk juga membagikan bibit jagung kepada petani di Taput, sekaligus pemberian akte kepada banyak gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Rangkaian peristiwa ini yang menurut mereka sebagai dugaan tindakan money politis demi mempengaruhi pemilih jelang hari pemungutan yang jelas-jelas dilarang ketentuan.