Pembentukan Provinsi Tapanuli adalah Gerakan Pembebasan dari Primordialisme

MEDAN, BENTENGTAPANULI.com – Pertemuan perdana pembahasan pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) akhirnya berlangsung yang digelar di Warung Djoko Solo Jalan Lingkar Stadion Teladan, Medan, Senin (9/7/2018) sore.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas banyak hal, seperti sekretariat, menyusun kepengurusan, dan yang terpenting adalah membahas tujuan: tak sekedar pembentukan Provinsi Tapanuli, tapi jauh lebih besar dari itu, yakni gerakan pembebasan.

Pertemuan yang dipimpin SA Simbolon tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh-tokoh senior pejuang Protap, yakni Burhan Rajagukguk serta sejumlah elemen masyarakat yang memiliki visi yang sama dalam memperjuangkan terbentuknya Provinsi Tapanuli.

Dalam keterangan tertulisnya, SA Simbolon menyatakan agar setiap daerah juga diharapkan membentuk wadah yang sifatnya menggelorakan pengesahan Provinsi Tapanuli. Sebab, katanya, gerakan mendukung pengesahan Provinsi Tapanuli bukan hanya bertujuan menjadikan provinsi, tapi jauh lebih penting dari situ, yakni gerakan pembebasan.

“Gerakan pembebasan semua daerah di Sumatera Utara yang selalu menjadi korban primordialisme sejak sepuluh tahun belakangan ini yang semakin menguat. Dampak dari primordialisme itu membuat
semua daerah hanya menjadi pelengkap wilayah provinsi induk. Tetapi sampai sekarang, kemajuan dan perkembangan pembangunan tidak terasa, kecuali program pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Adapaun daerah yang akan dirangkul menjadi satu provinsi, yakni Karo, Pakpak Bharat, Dairi, Humbang Hasundutan (Humbahas), Simalungun, Pematangsiantar, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Gunungsitoli, Tapanuli Utara (Taput), Tapanuli Tengah (Tapteng), Toba Samosir (Tobasa), Kota Sibolga dan Samosir.

SA Simbolon dan sejumlah peserta yang hadir mengharapkan agar semua harus mampu menyatukan pendapat, sehati dan sepikir memperjuangkannya.

“Sebab, karena kalau satu saja tidak bersama kita dari 16 kabupaten/kota ini, ke depan daerah itu
dipastikan akan menjadi semakin terjepit. Dia akan tetap menjadi korban ‘kentang dan kambing’,” ujar SA Simbolon.

Pada pertemuan tersebut, juga dibahas agar seluruh anggota yang tergabung dalam wadah-wadah perjuangan pembentukan Protap ini, misalnya wadah di media sosial (medsos), agar mengindari penggunaan istilah ‘Bangso Batak’ atau menampilkan agama dan kesukuan dan harus menghindari primordialisme.

Selain itu, juga disepakati agar menghindari postingan yang bertujuan mengkotak-kotakkan, seperti pembahasan soal dimana ibukota dan siapa gubernurnya dan hal lain yang sifatnya menjurus kepada pembagian kekuasaan.