SIANTAR, BENTENGTAPANULI.com– Meski dikelilingi Danau Toba, Kabupaten Samosir ternyata sampai kini masih kekurangan air bersih. Hal itu terungkap ketika Komisi III DPRD Samosir berkunjung ke Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cipta Karya Kota Pematangsiantar, di Jalan Merdeka, Siantar Barat, Jumat (5/7/2019).
Dalam kunjungan itu, jajaran Komisi III menyampaikan soal krisis air bersih yang masih terjadi di Samosir. Ditemui di sana, Ketua Komisi III DPRD Samosir Megianto Sinaga menyampaikan, saat ini, hanya 57 persen dari keseluruhan desa di Samosir yang air bersihnya tercukupi.
“Kalau untuk kecamatan, sudah ada sambungan air bersih. Tapi, belum sampai ke deda-desa,” kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Namun, Megianto belum bisa merinci jumlah desa yang masih membutuhkan air bersih itu. Megianto melanjutkan, APBD Samosir tidak bisa diharapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sana.
“Makanya, kita datang ke sini untuk konsultasi soal APBD Sumut, khususnya tentang program air bersih di Samosir,” jelas Megianto.
Selain dari APBD Sumut, Megianto berharap, CSR BUMN dan APBN dapat dikucurkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca: Wow, Rp495 Juta untuk Bangun Warung Kopi, Penataan Taman dan Lampu di Pusat Geopark
Baca: Silangit Itu Nama Keramat hingga Nama Bandara Sisingamangaraja XII Pun Ditolak
Sementara itu, Kepala UPT Cipta Karya Siantar Sariguna Simanjuntak mengatakan, setiap tahunnya, sedikitnya 1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dibangun di Samosir.
Dan tahun depan, sambung Sari, pihaknya akan membangun 4 SPAM di Samosir dengan anggaran Rp6 miliar.
“Kita akan bangun di Simanindo, Sihotang, Pangururan, dan satu lokasi lagi kita sendiri yang menentukan sesuai kebutuhan,” paparnya.
Sari menuturkan, 4 SPAM yang akan dibangun itu tentu belum cukup. Sebab, masih banyak lokasi yang kekurangan air bersih.
“Kita usulkan lagi nanti. Mudah-mudahan masih ada pos dana untuk menambah itu,” ujarnya.
Dalam pembangunan SPAM ini, ungkap Sari, ada kendala yang mereka hadapi. Kendala ini yakni adanya penolakan dari masyarakat.
“Ada yang berharap ganti rugi, ganti untung, uang bulanan. Padahal, tidak ada ganti rugi dari negara, dan itu juga untuk kepentingan mereka,” terangnya.
Dengan adanya kendala itu, kata Sari, mereka pun berupaya mengganti lokasi untuk pembangunan SPAM.
“Kalau masih terjadi (penolakan), kita berhenti. Uang dikembalikan ke pusat,” ucapnya.
Sari menilai, dengan kurangnya air bersih itu, kondisi di Samosir memang sangat ironis.
“Samosir itu berada di tengah-tengah danau, tapi mereka kehausan,” kata Sari.
Baca: Protes atas Pencemaran Danau Toba, Bule Asal Jerman Ikut Demo di DPRD Sumut
Baca: Lobster dan Ikan Mas Ditabur di Danau Toba
Oleh karena itu, Sari berharap, semua pihak dapat bersinergi untuk mengatasinya.
“Jangan ada yang apatis. Pemerintah, DPR, masyarakatnya, semua harus peduli. Setelah SPAM kita bangun, kita akan serahkan ke PU atau PDAM setempat. Dan SPAM itu juga harus dirawat supaya tidak rusak,” harapnya.