MEDAN, BENTENGTAPANULI.com– Kota Barus diusulkan agar dapat dimasukkan dalam kawasan Otorita Pariwisata Danau Toba. Sehingga dengan demikian nantinya kawasan otorita terdiri dari danau, laut dan dataran rendah serta dataran tinggi. Kota Barus saat ini dikenal sebagai titik Nol masuknya agama Islam di Nusantara, sehingga semakin lengkaplah Otorita Danau Toba.
“Usulan itu tercetus dari kelompok ahli Dewan Pengarah Badan Otorita Danau Toba saat pertemuan bersama bupati se-Kawasan Danau Toba di Kemenko Kemaritiman, Selasa (21/8/2018) lalu, yang saat itu diterima oleh Deputi Kementerian Maritim Riduan Djamaluddin,” kata RE Nainggolan, di Medan, Minggu (26/8/2018).
Dengan begitu, kawasan Danau Toba nantinya akan mendapat kunjungan wisatawan yang semakin besar, baik wisatawan yang senang dengan air Danau Toba, dengan dataran tingginya, maupun yang senang dengan laut dan pantai dengan dataran rendahnya.
Selain ke Kemenko Kemaritiman, sambung RE, guna mendukung percepatan Kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata yang berkelas dunia, bupati se-Kawasan Danau Toba juga menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas Pusat, Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat.
Hadir saat itu, Bupati Taput Nikson Nababan, Bupati Tobasa Darwin Siagian, Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora, dan Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan bersama dengan Kepala Bappeda masing-masing kabupaten. Juga turut hadir Prof Dr Togar Simatupang (Rektor IT DEL, Lagubati) dan Ketua DPP Nusantara Untuk Jokowi (N4J) RE Nainggolan.
“Dalam pertemuan itu juga diusulkan implementasi master plan agropolitan di kawasan Danau Toba, yang terdiri dari berbagai jenis hortikultura dari masing-masing kabupaten. Jika rencana implementasi agropolitan itu sudah rampung, maka pengerjaannya akan mulai dilakukan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Lengkap dengan jumlah dana dari masing-masing kegiatan itu,” ujar RE.
Menurut dia, hal ini adalah sebagai implementasi dari master plan agropolitan untuk kawasan Danau Toba. Tentunya dalam rangka mendukung sektor pariwisata, di mana Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata nasional yang direncanakan oleh Presiden Jokowi.
(Baca: Bupati se-Kawasan Danau Toba Paparkan Kaldera Toba pada Tim Assesor Unesco)
(Baca: Seluruh Desa di 8 Kabupaten Kawasan Danau Toba Akan Dialiri Listrik)
Implementasi agropolitan itu, lanjut dia, dipersiapkan oleh bupati se-kawasan Danau Toba dibantu RE Fondation dalam penyelesaiannya, dengan tenaga ahlinya antara lain Dr Parapat Gultom, Murbanto Sinaga MA dan lain-lain.
“Ini juga sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang dilaksanakan di DEL, Laguboti beberapa waktu lalu, yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan dan dihadiri Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi,” paparnya.
Mantan Bupati Taput ini juga mengatakan, pertemuan tersebut sangat menggembirakan. Karena Menteri PPN/Bappenas sangat menyambut baik usulan tersebut. Bahkan Bambang Brodjonegoro langsung memutuskan untuk dilakukan pertemuan teknis pada September 2018, dengan mengundang Kepala Biro Pertanian Bappenas Anang serta seluruh Kepala Bappeda dari se-kawasan Danau Toba dan RE Foundation hadir.
(Baca: Kapal Ferry Ihan Batak akan Beroperasi Oktober di Danau Toba)
(Baca: Kapal Ferry Ihan Batak akan Beroperasi Oktober di Danau Toba)
Pertemuan lanjutan itu, kata RE, bertujuan dalam rangka merumuskan mana komoditas-komoditas yang menjadi spesifik di masing-masing kabupaten yang dapat menunjang pariwisata. Sehingga bisa ditanam oleh masyarakat di kawasan Danau Toba mulai tahun 2019.
“Misalnya, di mana masing-masing daerah ada memiliki kekhasan dari berbagai komoditas. Contoh, Kabupaten Taput, ada mangga Toba, Karo ada jeruk, Tobasa ada alpukat, Dairi ada pinang, Humbahas terong belanda dan lain sebagainya. Juga termasuk di dalamnya hortikultura, ini akan dirumuskan nanti dalam pertemuan teknis,” ujarnya.
RE menjelaskan, rencana agropolitan yang disusun itu nanti akan breakdown per kabupaten. Sehingga kedepannya diharapkan semua kabupaten se-kawasan Danau Toba memiliki produk-produk unggulan yang spesifik, yang dapat menunjang sektor pariwisata. Di mana masyarakat dan para petani di kawasan Danau Toba akan dapat memperoleh tambahan penghasilan yang lebih besar dari hasil pertaniannya. Di sisi lain kebutuhan wisatawan akan hortikultura sudah bisa dipenuhi oleh daerah itu sendiri.
Dalam kesempatan itu, lanjut RE, para bupati juga mengusulkan kepada Menteri PPN/Bappenas tentang pembangunan jalan ringroad Danau Toba, mulai dari Muara menuju Sitanggor, Lumban Silintong, Tigaras, Silalahi, Paropo, Sitiotio, Sihotang, dan seterusnya.
“Sehingga kalau itu nanti dibangun, badan jalannya sudah ada, serta akan memperpanjang masa tinggal wisatawan di kawasan Danau Toba. Itu disampaikan Bupati Samosir dalam pertemuan itu,” ucap RE.
(Baca: Terbaru, Muncul Usulan Pembentukan Provinsi Danau Toba)
(Baca: Lobster dan Ikan Mas Ditabur di Danau Toba)
Pada sisi lain, kata dia, Bupati Taput Nikson juga mengusulkan pembangunan jalan dari Pangaribuan menuju Garoga, lalu tembus ke Labuhanbatu, yang juga didukung oleh Bupati Tobasa.
Bupati Tobasa juga mengusulkan pembanguan jalan dari Simpang Silimbat ke Parsoburan, lanjut ke Labuhanbatu.
(Baca: Tali Kemudi Kapal Putus di Tengah Ombak dan Angin Kencang di Danau Toba)
(Baca: Pariwisata Danau Toba Berangsur Membaik)
Termasuk usulan tentang pajak permukaan air dari Danau Toba untuk dapat segera dibagi kepada kabupaten di kawasan Danau Toba.
“Sementara Bupati Pakpak Bharat mengatakan, hampir 80 persen wilayahnya adalah hutan, bagaimana caranya agar Pakpak Bharat itu bisa berkembang untuk masa mendatang,” ujarnya.
Bupati Karo, kata RE, menyampaikan kepada Menteri PPN/Bappenas agar anjungan Cerdas di Merek, segera dibangun oleh Kementerian PUPR, di mana lokasinya telah disiapkan oleh Kementerian PUPR.