Wow! 7 Investor Tanam Modal Rp6,1 Triliun di Kawasan Danau Toba

Share this:
BMG
Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Danau Toba, yakni Pulau Samosir, beberapa waktu lalu.

JAKARTA, BENTENGTAPANULI.com – Pemerintah telah menetapkan Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo dan Manado-Bitung-Likupang menjadi kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dengan status super prioritas.

Meski Kawasan Danau Toba dan Borobudur yang memerlukan lahan luas guna mendukung infrastruktur khusus akses jalan menuju Bandara Internasional sempat terkendala pengadaan lahan, namun secara umum perkembangannya cukup positif dan akan segera dilakukan ground breaking

BACA: Segini Anggaran Untuk 4 Destinasi Superprioritas, Danau Toba Paling Besar

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Bali Baru Kementerian Pariwisata dan Ketua Kelompok Kerja Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Hiramsyah Sambudhy Thaib menjelaskan, perkembangannya positif dan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Danau Toba akan ground breaking 10 Oktober ini,” ujar Hiramsyah, Minggu (27/9/2019).

Dikatakan, hingga September 2019, terdapat tujuh investor atau Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi di Kawasan Danau Toba. PMA tersebut berasal dari berbagai negara di Asia, terutama China, Jepang dan Korea Selatan.

Total nilai investasi dari ketujuh PMDN dan PMA yang masuk tersebut sebesar Rp6,1 triliun dengan fokus pengembangan pada fasilitas akomodasi atau hotel.

BACA: Kementerian PUPR Genjot Pembangunan Infrastruktur 12 ‘Bali Baru’ Termasuk Danau Toba

“Masuknya mereka mendorong kami untuk mempercepat pembangunan destinasi wisata super prioritas Danau Toba,” ujar Hiramsyah.

Sementara, groundbreaking untuk destinasi lainnya seperti Borobudur akan dilakukan pada akhir tahun, dan yang lainnya, yakni Lombok, Labuan Bajo dan Manado-Bitung-Likupang pada kuartal I-2020.

Sementara, percepatan pembangunan lima destinasi wisata super prioritas ini juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui kucuran anggaran senilai Rp7,1 triliun pada tahun depan.

Anggaran tersebut melonjak signifikan bila dibandingkan tahun 2019 ini yang hanya sebesar Rp1,7 triliun.

BACA: Terbaru, Muncul Usulan Pembentukan Provinsi Danau Toba

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran fantastis dikucurkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang konektivitas, sumber daya air, perumahan dan pemukiman.

“Sektor pariwisata adalah sektor unggulan yang harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur,” kata Basuki.

Share this: